Pada 1 Agustus 2012, Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau (Obamacare) mewajibkan semua perusahaan asuransi kesehatan dan pemberi kerja untuk menanggung biaya kontrasepsi dalam rencana asuransi kesehatan mereka. Ketentuan tersebut mengecualikan organisasi keagamaan dan gereja. Pada tahun 2017 pemerintahan Trump mengeluarkan aturan yang memungkinkan majikan yang lebih luas untuk memilih keluar dari menawarkan cakupan untuk pengendalian kelahiran, membuat diperdebatkan sebagai "solusi" yang dirancang oleh pemerintahan Obama yang memungkinkan perempuan dalam bebe…
Baca lebih lajut@ISIDEWITH7mos7MO
@ISIDEWITH7mos7MO
@ISIDEWITH7mos7MO
@ISIDEWITH7mos7MO
@ISIDEWITH7mos7MO
@ISIDEWITH7mos7MO
@ISIDEWITH7mos7MO
@ISIDEWITH7mos7MO
@ISIDEWITH7mos7MO
@ISIDEWITH7mos7MO
@N98YQ54 tahun4Y
People are not getting anything for "free" when they pay premiums on insurance. Women should be able to choose policies which cover the health care they need.
@N2SQQ54 tahun4Y
Yes. Birth control should be treated like any other health issue. Where health plans pay for Viagra or fertility treatments, then they should also pay for birth control. Where Viagra and fertility treatments require a co-pay, the a co-pay seems fair, but even in that case the co-pay should be reasonable. Also, when I had employer health insurance, the insurer provided information on a myriad of health concerns (avoiding diabetes, heart health, exercise, etc.). Insurance companies should also provide the same level of information on family planning.